Iran, Bertahan Melawan Badai

Iran, Bertahan Melawan Badai

Karena itulah aksi-aksi demo memprotes kenaikan harga di Iran sebenarnya adalah dinamika demokrasi yang biasa terjadi di negara manapun. Lalu, mengapa terjadi kerusuhan dan mendapatkan liputan sangat masif dari media internasional seolah sedang ada gelombang revolusi di Iran?

Sejak didirikan 38 tahun yang lalu melalui referendum publik, Republik Islam Iran (RII) bisa disebut sebagai negara yang tak henti dilanda badai. Sekitar 15 bulan setelah berdirinya RII, negara tetangganya, Irak, melancarkan invasi militer. Seluruh kekuatan besar dunia saat itu bergabung mendukung Saddam. AS dan Inggris bahkan menyuplai senjata kimia yang digunakan tentara Irak sehingga menewaskan lebih dari 20.000 orang dan membuat cacat puluhan ribu orang lainnya.

Sementara itu, AS membekukan uang rakyat Iran sebesar 10 juta miliar Dollar yang disimpan Shah Pahlevi di bank-bank AS serta mengembargo militer sehingga Iran tidak bisa membeli senjata untuk membela diri. Perang berlangsung delapan tahun, memunculkan kerugian yang amat besar bagi Iran, baik dari sisi sumber daya manusia maupun infrastruktur.

Namun badai belum berakhir. Embargo ekonomi terus berlangsung hingga hari ini. Mantan Menlu AS (2009-2013), Hillary Clinton, dalam memoarnya “Hard Choices” (2014) menulis, “Kami telah melakukan segala hal yang bisa kami lakukan untuk membuat Iran kesulitan berbisnis, terutama di sektor minyak.”

Clinton memaparkan, berkat upayanya itu inflasi di Iran melonjak lebih dari 40 persen dan nilai mata uang Iran menurun drastis. Ekspor minyak turun dari 2,5 juta barel minyak mentah setiap hari di awal tahun 2012, menjadi sekitar 1 juta barrel sehingga Iran merugi lebih dari  80 miliar USD. Sebagai negara yang memiliki cadangan minyak terbesar ke-4 di dunia dan cadangan gas kedua terbanyak di dunia, perekonomian Iran memang sangat bergantung pada penjualan migas.

Hillary tak lupa menceritakan bahwa segala upayanya itu dilakukan dalam koordinasi penuh dengan Israel. “Saya bangga dengan koalisi yang kami buat [dengan Israel] dan betapa efektifnya usaha kami,” tulis Hillary.

Namun di tengah segala badai tekanan itu, uniknya, Iran tetap bisa bertahan dan bahkan mencapai kemajuan, baik sosial, ekonomi, maupun sains. Sulit dibayangkan hal yang sama bisa dilakukan oleh negara-negara lainnya. Untuk mengetahui kondisi Iran yang sesungguhnya, kita perlu mengacu pada sumber data yang valid, bukan hoax.

Dalam dokumen yang UNDP tahun 2016 tercantum data bahwa Human Development Index (HDI) Iran adalah 0,774 dan berada di ranking 69 dari 188 negara. UNDP menyatakan bahwa Iran termasuk kategori ‘high human development’. Indeks ini jauh meningkat dibanding tahun 1970 (era Shah Pahlevi) yang hanya 0,448. Sekedar perbandingan, dalam UNDP tahun yang sama, HDI Indonesia adalah 0.689 dan berada di ranking 113 dari 188 negara (dan berada di kategori ‘menengah’).

Pengukuran indeks HDI memiliki beberapa komponen, di antaranya GDP (Gross Domestic Product), GDI (Gender-related Development Index) dan GEM (Gender Empowerment Measures). Dengan kata lain, di antara indikator untuk mengukur HDI adalah kondisi ekonomi, sosial, dan kualitas kondisi perempuan.

Seperti ditulis Clinton, tekanan yang dilakukan AS memang membuat Iran mengalami kesulitan ekonomi. Namun, Bank Dunia menyebutkan bahwa pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Iran bangkit kembali di angka 6,4%. GDP per kapita Iran adalah 5219 USD (dan di laman yang sama, disebutkan bahwa GDP per kapita Iran tahun 1960 -era Shah- adalah 191 USD). Sekedar perbandingan, GDP per kapita Indonesia tahun 2016 adalah 3570 USD.

Meskipun pertumbuhan ini didominasi masih oleh sektor minyak sebagai dampak positif dari JCPOA, namun sektor non-migas juga menunjukkan peningkatan. Dampaknya, pengangguran menurun ke angka 12,7% atau sekitar 3,3 juta orang pada 2016. Sementara itu, angka kemiskinan juga menurun, dari 13,1% di tahun 2009, menjadi 8,1% tahun 2013 (era Ahmadinejad). Namun, di tahun 2014 kemiskinan di Iran meningkat lagi menjadi 10,5%, kemungkinan besar akibat dicabutnya berbagai subsidi oleh pemerintah Rouhani.

Dari data-data yang bersumber dari UNDP dan Bank Dunia ini, secara umum kita bisa simpulkan bahwa kondisi Iran tidak jauh berbeda dari negara berkembang lainnya. Kesulitan ekonomi yang dihadapi relatif sama dengan kesulitan yang juga dihadapi negara-negara lainnya, termasuk Indonesia. Apalagi perlu diingat bahwa Iran adalah negara dengan perekonomian terbesar kedua, setelah Arab Saudi, di kawasan Timur Tengah dan Afrika Arabia, dengan GDP 412.2 miliar USD (2016).

Karena itulah aksi-aksi demo memprotes kenaikan harga di Iran sebenarnya adalah dinamika demokrasi yang biasa terjadi di negara manapun. Lalu, mengapa terjadi kerusuhan dan mendapatkan liputan sangat masif dari media internasional seolah sedang ada gelombang revolusi di Iran?

Jawabannya, inilah ‘badai’ terbaru yang dihadapi Iran. Bila kita kembali kepada pengakuan Hillary Clinton, dan menganalisis rekam jejak kebijakan luar negeri AS selama ini yang selalu konfrontatif terhadap Iran, kerusuhan di Iran terindikasi kuat sebagai ‘operasi’ terbaru AS. Aksi demo yang awalnya berupa protes atas masalah ekonomi, tiba-tiba berubah menjadi demo menentang pemerintahan Islam.

Media internasional pun memberitakannya secara serempak, dengan sangat masif. Hanya selang sehari, AS pun mengeluarkan pernyataan resmi ‘bersimpati’ kepada para demonstran dan disusul pernyataan provokatif Trump menyerang pemerintah Iran. Padahal, dari foto dan video yang disebarkan dapat dianalisis bahwa peserta demo sangat minor. Bahkan Duta Besar Inggris untuk Iran, Nicholas Hopton pun, dalam sebuah konferensi di Tehran (9/1) menyatakan ‘keprihatinan’ atas pemberitaan media Inggris yang tidak akurat mengenai aksi demo tersebut.

Ada fakta di lapangan yang diabaikan oleh media internasional, yaitu rakyat Iran, bahkan kubu reformis (eslah talab) segera menyatakan berlepas diri dari aksi demo rusuh itu. Pasalnya, para pelaku demo rusuh selain mencaci-maki ulama yang memiliki tempat sangat terhormat dalam budaya Iran, membakar bendera negara dan mengibarkan bendera era Shah Pahlevi, juga melakukan aksi kekerasan seperti melemparkan bom molotov dan menembaki warga. Sementara itu di perbatasan, masuk gerombolan militan bersenjata dari luar negeri, yang segera ditaklukkan oleh militer Iran.

Selanjutnya, yang terjadi adalah aksi-aksi demo balasan [lihat video] digelar di ribuan titik di berbagai penjuru Iran. Terlalu mengada-ada untuk menyebut jutaan warga yang turun ke jalan dan meneriakkan kesetiaan kepada RII itu sebagai ‘orang bayaran rezim’. Hanya dalam sepekan, badai pun berakhir dan bangsa Iran telah melaluinya dengan selamat. []

Dina Y. Sulaeman

(Direktur Indonesia Center for Middle East Studies, doktor Hubungan Internasional)


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

haj 2018
We are All Zakzaky